Kendari, UB
Keberhasilan Pemprov Sultra menempati urutan 4 nasional dalam
penyerapan anggaran, tak lepas dari sumbangsing Dinas Pekerjaan Umum
(PU) dalam mengimplementasikan pelaksanaan program. Apalagi lebih dari
50 persen anggaran pemerintah berada di proyek perencanaan dan
infrastruktur dinas PU. Bila pengerjaan paket-paket ini tertunda, maka
akan berpengaruh nilai realisasi penyerapan anggaran pemerintah.
Kepala Dinas PU Sultra, La Ode Muhammad Saidin mengatakan serapan
anggaran dinas PU hingga periode September tahun ini cukup memuaskan.
Dari sekitar Rp 700 miliar anggaran pemerintah tahun ini, realisasi
anggaran yang telah didistribusikan mencapai 75 persen. Bahkan untuk
proyek yang berhubungan dengan infrastruktur fisik, capaiannya mulai
merangkak pada angka 80 persen. Tak heran, pemerintah optimis serapan
anggaran tahun ini cukup maksimal.
Pada tahun 2015 kata mantan
Kabid Bina Marga ini, anggaran terbesar dinas PU diprioritaskan untuk
pembangunan jembatan dan jalan. Anggaran ini tersebar di seluruh
kabupaten/kota di Sultra. Makanya, hampir sebagian besar jalan yang ada
di Sultra tengah dikerjakan. Mulai dari jalan protokol dalam Kota
Kendari dan jalan poros antar kabupaten termasuk perbaikan jalan
Raha-Lakapera dan jembatan Nanga-nanga.
"Khusus jalan
Raha-Lakapera, proyek ini menjadi prioritas pemerintah. Namun lantaran
keterbatasan anggaran, pengerjaannya dilakukan secara bertahap Makanya,
setiap tahunnya pemerintah konsisten mengucurkan anggaran untuk
membenahi jalan ini," mantan Kabid Cipta Karya ini.
Di sisi lain
lanjut Saidin, pemerintah juga tengah fokus pada persiapan pelaksanaan
pengerjaan fisik jembatan Bahteramas. Sebab dalam waktu dekat,
pengerjaan konstruksi jembatan mulai dikerjakan. Makanya, proses
pembongkaran ruko yang telah dibebaskan kembali dilanjutkan. Tak heran,
dinas PU telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk merobohkan bangunan
khususnya di kawasan kota lama. Apalagi mobilisasi alat berat untuk
persiapan pembangunan dalam waktu dekat akan segera dimulai.
"Bangunan yang telah mendapat ganti rugi pasti akan dirobohkan. Namun
sebelumnya, tetap akan dikoordinasikan dengan Biro Pemerintahan.
Makanya, proses pembongkaran bangunan di kawasan kota Lama ini dilakukan
secara bertahap," pungkasnya. (amal)
No comments:
Post a Comment