Gubernur : Pejabat Harus Memiliki Nyali
--5 Posisi Eselon II Bergeser

Kendari, UB

    Tidak hanya mahir menyusun program perencanaan, seorang pejabat eselon II dituntut mampu mengimplementasikan kebijakannya dilapangan. Ketika berhadapan dengan masalah, mereka harus bisa menyelesaikannya. Bukannya menunggu instruksi pimpinan lantaran takut mengambil resiko. Posisi yang diamanahkan pimpinan merupakan sebuah kepercayaan bahwa jabatan yang diemban tak lepas dari kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki.

    Tak heran, Gubernur Sultra H Nur Alam berharap pejabat eselon II yang dibaru saja mengemban amanah bisa menunjukan nyali. Tidak hanya sekedar berargumen namun harus bisa mengaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Sebab ukuran keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan program kerja harus dibutikan dengan kinerja yang nyata. Apalagi masih banyak tugas yang harus dituntaskan para pejabat baru ini.

    "Tidak hanya mengenai persoalan aset, namun juga menyangkut Daerah Otonomi Baru (DOB), struktur organisasi kepegawaian dalam mengoptimalisasi program kerja. Saya senang, seorang pejabat itu memiliki nyali. Namun nyalinya itu tetap didasari ketentuan atau mekanisme UU yang berlaku. Jangan baru dapat sedikit masalah sudah menyerah, itu namanya terlalu cengeng," sindir peraih penghargaan Bintang Maha Putera ini saat melantik pejabat eselon II lingkup Pemprov Sultra, kemarin.

    Bila prestasi yang dicapai pejabat terdahulu lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini, cukup memuaskan. Karo Hukum misalnya, telah menunjukan kinerja secara maskimal. Makanya, penggantinya harus bisa menyelesaikan 37 kasus hukum yang tengah dihadapi pemerintah. Namun bila melihat track recordnya, gubernur meyakini persoalan aset yang tengah dihadapi bisa ditangani. Apalagi Effendi Kalimuddin SH MH cukup berpengalaman berkiprah di Kejagung.

    "Untuk meminta beliau mau mengabdi di Pemprov Sultra, saya harus meminta persetujuan Kejagung. Sebab daerah ini memerlukan putera terbaik untuk membangun Sultra. Dan Alhamdulillah, permintaan itu mendapat restu Jaksa Agung," kata mantan Ketua KONI Sultra.

    Sosok Ali Akbar menurut Ketua DPW PAN Sultra ini, tipe pejabat gesit yang benar-benar memiliki nyali. Komitemnnya dalam merealisasikan pembangunan perumahan PNS tidak perlu disanksikan. Tidak merasa keberatan ditempatkan di lembaga manapun. Padahal ada oknum pejabat yang melihat jabatan diibaratkan dengan lahan basah dan kering. Dengan jabatan baru ini gubernur berharap, ia bisa menggantikan posisi Muhammad Zayat Kaimoeddin yang mendapat tugas tambahan sebagai Pj Bupati Muna.

    "Saya bukan bermaksud menepiskan peran Sekretariat Korpri. Hanya saja, bila dibandingkan dengan Biro Pemerintahan tentunya cukup besar. Saya ingin, tugas Zayat sebagai Pj Bupati cukup besar bisa lebih ringan. Makanya, tugas yang ada di Biro Pemerintahan harus dibebankan Ali Akbar. Makanya, posisinya Muhammad Zayat Kaimoeddin digeser menjadi Sekretaris Korpri Sultra," jelasnya.

    Nama Syahirudin Nurdin kata suami anggota DPR RI Asnawati Hasan ini, bukanlah orang baru di Pemprov Sultra. Loyalitas dan pengabdiannya telah ditunjukan meskipun sempat ditugaskan di Kolaka Timur (Koltim). Makanya, ini menjadi lahan pengabdian yang barunya sebagai Karo Ortala dan Kepegawaian menggantikan Abu Hasan yang mundur dari PNS. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pejabat baru.

    "Namun saya meyakini, dengan track record yang miliki para pejabat baru ini bisa menunjukan kemampuannya," tandas pasangan Saleh Lasata ini.

    Untuk diketahui, kemarin gubernur melantik 5 pejabat eselon II lingkup Pemprov Sultra. Mutasi yang dilakukan gubernur sebagai tindak lanjut mundurnya pejabat eselon II yang berencana mengikuti pilkada 9 Desember mendatang. Diantaranya, Karo Ortala dan Kepegawaian Abu Hasan dan Staf Ahli gubernur, Tony Herbiansyah.

    Selain mengisi kekosongan jabatan, gubernur juga melakukan rotasi jabatan. Muhammad Zayat Kaimoeddin dan Ali Akbar bergantian posisi. Sementara Karo Hukum, Kahar Haris menempati posisi Tony Herbiansyah sebagai Staf Ahli gubernur. Untuk 2 jabatan lowong ditempati pejabat Kejagung Effendi Kalimuddin dan Syahirudin Nurdin pejabat asal Koltim. (amal)