Dokumen Hibah Telah Diserahkan ke DPRD
--Pembahasannya, Kini Tinggal Menunggu Penjadwalan

Kendari, UB
    Upaya Pemprov Sultra menuntaskan proses hibah aset dan fasilitas bandara Haluoleo tahun ini sepertinya bakal terwujud. Pasalnya, semua poin yang dipersyaratakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah terpenuhi. Makanya, kementerian dibawah komando Igantius Jonan ini memberikan rekomendasi agar dokumennya segera dibahas di DPRD Sultra. Bila telah diparipurnakan, berkasnya akan segera diserahkan ke Kemenhub untuk dialihstatuskan menjadi milik pemerintah pusat. Dengan diserahkannya aset daerah, secara otomatis pengelolannya menjadi domian Kemenhub.

    Atas rekomendasi Kemenhub, dokumen yang telah disetujui telah diserahkan Pemprov Sultra melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke lembaga legislatif untuk dibahas. Kini, tahapan pembahasannya tinggal menunggu proses penjadwalan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sultra. Bila sudah clear, pemerintah siap melakukan pembahasan. Terlebih berkas maupun dokumen pendukung lainnya telah dilengkapi.
    "Alhamdulillah, proses hibah aset bandara Haluoleo sudah hampir rampung. Sebab tinggal menunggu pembahasannya di dewan. Saat ini, jadwal pembahasanya tengah di godok DPRD. Pemerintah kini posisi menunggu. Kalau jadwalnya telah ditetapkan maka proses pelepasan aset ini akan diparipurnakan," ungkap Hj Isma, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kemarin.
    Mantan Kepala BPKAD Konawe Selatan (Konsel) ini memastikan, proses pembahasan hibah aset ini akan segera dimulai. Pasalnya, pelepasan aset bandara ini merupakan salah satu poin yang harus dituntaskan tahun ini. Makanya, gubernur mendorong SKPD terkait untuk mempercepat tahapan inventasir data. Secara bersamaan, gubernur juga intens melakukan pertemuan dengan Kemenhub.
    "Hanya saja, proses pembahasannya tetap harus disesuaikan dengan jadwal dewan. Sebab pemerintah juga tengah menusulkan draft acuan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2016 untuk dibahas," kata Hj Isma.
    Di sisi lain, Kemenhub telah memberi garansi akan mempercepat proses hibah ini. Apalagi dalam beberapa kesempatan, Menhub Igantius Jonan menginstruksikan jajarannya untuk memuluskan hibah ini. Sebab pusat memiliki agenda lain terkait pengembangan bandara. Rencananya, sejumlah fasilitas terminal umum hingga landasan pacunya akan dibenahi. Apalagi Kemenhub akan menjadi bandara Haluoleo menjadi stasion transit sebagai bagian dari peningkatan kapasitas bandara.
    Seperti diketahui, sebagai bagian dari peningkatan kapasitas bandara Haluoleo, pengelolaan bandara sepenuhnya akan diserahkan ke Kemenhub. Apalagi budget pemerintah cukup terbatas untuk mengelola sekaligus pemeliharaan fasilitas bandara. Belum lagi, peluang terjadinya konflik pengelolaan bandara maupun tumpang tindih kewenangan. Sayangnya, proses penyerahan hibah aset dan fasilitas yang anggarannya bersumber dari APBD Sultra ini tak berjalan sesuai yang diharapkan. Persoalannya, ada perbedaan estimasi anggaran antara daerah dan kemenhub. (amal)