Pemprov Diundang Jadi Pembicara

Kendari, UB
    Ide Gubernur Sultra, H Nur Alam menggagas pembentukan Biro Layanan Pengadaan (BLP) merupakan langkah brilian. Tidak hanya membuka jalan bagi pemerintah mengantisipasi adanya praktek kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa, namun juga dalam upaya mengoptimalisasi serapan dan efektifitas anggaran. Bukan hanya itu, berkat BLP sederat catatan prestasi kinerja gubernur pun mendapat pengakuan. Tidak hanya dari lembaga sekelas KPK, LKPP-RI, Ombudsman namun juga Uni Eropa dan Canada.

    Atas capaian itu, Pemprov Sultra kembali mendapat undangan menjadi pembicara pada dua ivent nasional. Pada tanggal 7 Oktober, LKPP-RI mengundang Gubernur dan BLP menjadi pembicara ahli dalam rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa se-Indonesia yang akan digelar di Makasar. Sementara Uni Eropa dan B-Trust akan mengundang gubernur pada tanggal 3 s.d 4 November. Kehadiran gubernur diharapkan menjadi Keynote Speaker dan mempresentasekan metode pengadaan barang dan jasa melalui BLP.
    "Komitmen Pemprov membenahi pengadaan barang dan jasa, lagi-lagi mendapat pengakuan dari lembaga lain. Tak heran, 2 undangan agar gubernur dan BLP bisa menjadi pembicara dalam forum tersebut. Yakni surat LKPP RI nomor 15001/D.3/9/2015 tertanggal 22 September dan surat B-trust dan Uni Eropa nomor 073 tahun 2015," ungkap Dr Ronny Yakob Laute, Kepala BLP Sultra kemarin.
    Menurut mantan Kabid Sosbud Bappeda Sultra ini, penunjukan Gubernur dan BLP sebagai pembicara lataran dianggap berhasil dalam melakukan inovasi terhadap proses pelelangan dan jasa. Makanya, BLP Sultra akan dijadikan model percontohan unit pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Olehnya, pertemuan ULP dan lembaga pengadaan se-Indonesia direncanakan dihelat di Sultra. Sehingga ULP yang ada bisa melihat langsung metode yang diterapkan BLP.
    Demikian halnya dengan Uni Eropa dan B-trust. Pemprov dianggap memiliki komitmen serius dalam mengantisipasi upaya korupsi. Inovasi yang diterapkan melalui BLP, dinilai menjadi pintu penyelanggaraan pemerintah yang good govermance. Makanya, setelah pertemuan ini Gubernur akan diundang dalam ivent yang digelar Uni Eropa di luar negeri.
    "Uni Eropa seakan tidak percaya. Di daerah yang tidak terlalu terpublikasi di ivent nasional ini ternyata telah menerapkan sistem ini sebagaimana yang diterapkan negara-negara maju. Makanya, kehadiran gubernur diharapkan bisa memberi pencerahan bagi daerah lain untuk menerapkan sistem ini," pungkas Ketua Tim MDG's Sultra ini. (amal)