Pengembangan Pembangkit Listrik EBT
Kendari, UB
Kendari, UB
Dalam mengatasi keterbatasan daya dan jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemerintah pusat terus mengembangkan energi alternatif sebagai pembangkit listrik. Tahun 2014, pemerintah menganggarkan anggaran sebesar Rp 19 triliun untuk mendukung pengembangan Energi Baru terbarukan (EBT). Dari anggaran tersebut, Sultra mendapat dukungan anggaran yang cukup besar. Faktanya dalam proyek Independen Power Produser (IPP), dana yang dinvestasikan mencapai Rp 338 miliar.
Dari total 140 Mega Watt (MW) yang dianggarkan, Sultra mendapatkan bantuan 13 MW yang disebar di enam kabupaten di Sultra. Diantaranya, Konawe, Kolaka, Kolaka Timur (Koltim), Buton, Muna dan Bombana. Dengan dibangunnya IPP projek ini, dipastikan akan mengurangi keterbatasan PLN dalam menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan dan pedalaman. Dana tersebut belum termasuk anggaran program bio energi (gas) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat, yang tahun ini Sultra keciprat anggaran sebesar Rp 20 miliar.
Kepala Seksi EBT dan Koneversi Energi Dinas ESDM Sultra, Nasrun Yakin Sanggo mengatakan setelah memastikan pencairan anggaran sebesar Rp 20 miliar melalui program EBT, pemerintah pusat kembali menyetujui proposal pengadaan IPP projek di Sultra. Di Indonesia, hanya 22 provinsi dan 80 kabupaten yang mendapatkan alokasi anggaran itu. Di Sultra, dari enam kabupaten hanya Kolaka, Konawe dan Koltim mendapatkan stok listrik terbesar atau kapasitasnya 3 MW. Sedangkan Buton 2 MW serta Muna dan Bombana yang hanya 1 MW.
Pengembangan IPP projek ini kata Nasrun, menggunakan dengan pola Purcuse Power Agremen (PPA) dengan pemda dan PLN. Jadi Memorandum Of Understanding (MOU) yang disepakati antara pelaksana, pemda dan PLN. Meskipun jaringan IPP projek dikategorikan off gread atau tidak terinterkoneksi dengan jaringan PLN. Sehingga bagaimanapun, PLN harus berkoordinasi dengan pemda untuk mensukseskan program ini.
"Saat ini, proyek pelaksanaannya sudah masuk pada tahapan tender. Bila prosesnya telah tuntas, maka dipastikan pengerjaan fisiknya sudah bisa dilaksanakan secepatnya. Kemungkinan satu atau dua bulan lagi sudah bisa dilaksanakan. Sebab petujuknya, tahun ini proyek pengerjaannya fisik dapat dieksekusi," jelasnya.
Investasi pembangkit listrik alternatif sebesar Rp 338 miliar ini tambahnya, bukan tanpa usaha. Sebab butuh komitmen pemprov dalam meyakinkan pemerintah pusat. Apalagi sudah merupakan tupoksinya untuk menjawab kebutuhan energi alternatif. Melalui PLTS off gread diharapkan, bisa memenuhi keterbatasan jaringan PLN khususnya kelompok masyarakat pedesaaan.
Apakah kemungkinan akan dianggarkan lagi? ia mengaku belum pasti. Sebab biasanya, pergantian kepemimpinan di Idonesia akan berimplikasi pada kebijakan. Namun demikian, pemprov telah menyiapkan proposal pengajuan bantuan tahun berikutnya. (amal)
No. Kabupaten Kapasitas
1. Konawe 3 Mega Watt
2. Kolaka 3 Mega Watt
3. Kolaka Timur 3 Mega Watt
4. Buton ` 2 Mega Watt
5. Muna 1 Mega Watt
6. Bombana 1 Mega Watt
Total 13 Mega Watt
Dari total 140 Mega Watt (MW) yang dianggarkan, Sultra mendapatkan bantuan 13 MW yang disebar di enam kabupaten di Sultra. Diantaranya, Konawe, Kolaka, Kolaka Timur (Koltim), Buton, Muna dan Bombana. Dengan dibangunnya IPP projek ini, dipastikan akan mengurangi keterbatasan PLN dalam menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan dan pedalaman. Dana tersebut belum termasuk anggaran program bio energi (gas) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat, yang tahun ini Sultra keciprat anggaran sebesar Rp 20 miliar.
Kepala Seksi EBT dan Koneversi Energi Dinas ESDM Sultra, Nasrun Yakin Sanggo mengatakan setelah memastikan pencairan anggaran sebesar Rp 20 miliar melalui program EBT, pemerintah pusat kembali menyetujui proposal pengadaan IPP projek di Sultra. Di Indonesia, hanya 22 provinsi dan 80 kabupaten yang mendapatkan alokasi anggaran itu. Di Sultra, dari enam kabupaten hanya Kolaka, Konawe dan Koltim mendapatkan stok listrik terbesar atau kapasitasnya 3 MW. Sedangkan Buton 2 MW serta Muna dan Bombana yang hanya 1 MW.
Pengembangan IPP projek ini kata Nasrun, menggunakan dengan pola Purcuse Power Agremen (PPA) dengan pemda dan PLN. Jadi Memorandum Of Understanding (MOU) yang disepakati antara pelaksana, pemda dan PLN. Meskipun jaringan IPP projek dikategorikan off gread atau tidak terinterkoneksi dengan jaringan PLN. Sehingga bagaimanapun, PLN harus berkoordinasi dengan pemda untuk mensukseskan program ini.
"Saat ini, proyek pelaksanaannya sudah masuk pada tahapan tender. Bila prosesnya telah tuntas, maka dipastikan pengerjaan fisiknya sudah bisa dilaksanakan secepatnya. Kemungkinan satu atau dua bulan lagi sudah bisa dilaksanakan. Sebab petujuknya, tahun ini proyek pengerjaannya fisik dapat dieksekusi," jelasnya.
Investasi pembangkit listrik alternatif sebesar Rp 338 miliar ini tambahnya, bukan tanpa usaha. Sebab butuh komitmen pemprov dalam meyakinkan pemerintah pusat. Apalagi sudah merupakan tupoksinya untuk menjawab kebutuhan energi alternatif. Melalui PLTS off gread diharapkan, bisa memenuhi keterbatasan jaringan PLN khususnya kelompok masyarakat pedesaaan.
Apakah kemungkinan akan dianggarkan lagi? ia mengaku belum pasti. Sebab biasanya, pergantian kepemimpinan di Idonesia akan berimplikasi pada kebijakan. Namun demikian, pemprov telah menyiapkan proposal pengajuan bantuan tahun berikutnya. (amal)
No. Kabupaten Kapasitas
1. Konawe 3 Mega Watt
2. Kolaka 3 Mega Watt
3. Kolaka Timur 3 Mega Watt
4. Buton ` 2 Mega Watt
5. Muna 1 Mega Watt
6. Bombana 1 Mega Watt
Total 13 Mega Watt
.JPG)
No comments:
Post a Comment