SPBI Masih Sepi Peminat
Kendari, UB
Untuk mengoptimalkan potensi sumber penerimaan daerah, Pemprov Sultra membangun SPBI khusus kendaraan "plat merah". Tidak hanya memberi nilai tambah bagi daerah namun juga dalam menertibkan ulah nakal oknum penggunaan kendaraan dinas (randis) yang tetap mengkumsumsi BBM bersubsidi. Sayangnya, upaya Pemprov memfasilitasi pengisian randis belum disahuti SKPD. Hingga kini, SPBI yang dibangun di pelataran RSUD lama masih sepi peminat.
Minimnya respon satuan kerja pemerintah menyebabkan upaya pemerintah dalam menggali potensi penerimaan daerah terkesan sia-sia. Tak mengherankan, penjualan BBM di SPBU ini hanya berkisar 5 Kilo Liter (KL) perbulan. PD Utama Sultra yang dipercayakan sebagai pengelola pun tak menampik hal itu. Hanya saja, perusahaan milik daerah ini buru-buru meminta untuk tidak cepat memvonis dan menyudutkan pihak tertentu.
"Memang benar, penjualan BBM di SPBI belum optimal. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi. Pada awalnya, BBM yang dijual di SPBI ini adalah premium non-subsidi. Mulanya, sejumlah SKPD merespon dengan menunjuk SPBI ini sebagai lokasi pengisian BBM. Sayangnya, hal ini tak berlangsung lama. Sebab ada perbedaan persepsi mengenai BBM yang dikomsumsi randis," jelas Kamiluddin Kandatjong, Direktur Operasional PD Utama Sultra akhir pekan lalu.
Menurutnya, sejumlah SKPD masih ragu dengan BBM non-subsidi yang tertuang dalam Permen ESDM. Apakah BBM non-subsidi yang dimaksud adalah jenis pertamax atau premium non-subsidi? Agar persoalan ini berlanjut, pihak pengelola pun mengganti jenis yang dijual dari premium non-subsidi ke pertamax. Hanya saja, lagi-lagi opsi pergantian jenis BBM tidak berlansung lama. Setelah regulasi memastikan bahwa jenis premium non-subsidi bisa digunakan pada randis.
"Sudah bisa ditebak, randis lebih memilih menggunakan premuin non-subsidi. Sebab harganya relatif murah dibanding pertamax. Dan solusi pengelola mengganti jenis BBM yang dijual terkesan sia-sia. Makanya, penjualan lagi-lagi sepi," kata Kamiluddin.
Sesungguhnya, ada keinginan bagi pengelola untuk menjual kedua jenis BBM ini. Namun bila diestimasi biaya yang akan dikeluarkan, diperkirakan tidak sebanding dengan keuntungan. Sebab pengelola harus membuat satu tangki BBM baru. Padahal penempatan SPBI di pelataran RSUD hanya sementara. Apalagi saat ini, pengelola tengah membangun SPBI permanen di belakang Mapolda Sultra. Diperkirakan, bulan Maret tahun 2016 sudah bisa dirampung.
"Dari pada mengganti jenis BBM yang dijual, lebih baik fokus menyelesaikan SPBI permanen. Di lokasi itu, kita tidak perlu befikir mengganti jenis BBM yang dijual. Sebab ada beberapa tangki BBM yang dibangun pengelola. Bila pembangunan SPBI ini rampung, persoalan ini dipastikan tidak ada lagi," yakinnya. (amal)
Kendari, UB
Untuk mengoptimalkan potensi sumber penerimaan daerah, Pemprov Sultra membangun SPBI khusus kendaraan "plat merah". Tidak hanya memberi nilai tambah bagi daerah namun juga dalam menertibkan ulah nakal oknum penggunaan kendaraan dinas (randis) yang tetap mengkumsumsi BBM bersubsidi. Sayangnya, upaya Pemprov memfasilitasi pengisian randis belum disahuti SKPD. Hingga kini, SPBI yang dibangun di pelataran RSUD lama masih sepi peminat.
Minimnya respon satuan kerja pemerintah menyebabkan upaya pemerintah dalam menggali potensi penerimaan daerah terkesan sia-sia. Tak mengherankan, penjualan BBM di SPBU ini hanya berkisar 5 Kilo Liter (KL) perbulan. PD Utama Sultra yang dipercayakan sebagai pengelola pun tak menampik hal itu. Hanya saja, perusahaan milik daerah ini buru-buru meminta untuk tidak cepat memvonis dan menyudutkan pihak tertentu.
"Memang benar, penjualan BBM di SPBI belum optimal. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi. Pada awalnya, BBM yang dijual di SPBI ini adalah premium non-subsidi. Mulanya, sejumlah SKPD merespon dengan menunjuk SPBI ini sebagai lokasi pengisian BBM. Sayangnya, hal ini tak berlangsung lama. Sebab ada perbedaan persepsi mengenai BBM yang dikomsumsi randis," jelas Kamiluddin Kandatjong, Direktur Operasional PD Utama Sultra akhir pekan lalu.
Menurutnya, sejumlah SKPD masih ragu dengan BBM non-subsidi yang tertuang dalam Permen ESDM. Apakah BBM non-subsidi yang dimaksud adalah jenis pertamax atau premium non-subsidi? Agar persoalan ini berlanjut, pihak pengelola pun mengganti jenis yang dijual dari premium non-subsidi ke pertamax. Hanya saja, lagi-lagi opsi pergantian jenis BBM tidak berlansung lama. Setelah regulasi memastikan bahwa jenis premium non-subsidi bisa digunakan pada randis.
"Sudah bisa ditebak, randis lebih memilih menggunakan premuin non-subsidi. Sebab harganya relatif murah dibanding pertamax. Dan solusi pengelola mengganti jenis BBM yang dijual terkesan sia-sia. Makanya, penjualan lagi-lagi sepi," kata Kamiluddin.
Sesungguhnya, ada keinginan bagi pengelola untuk menjual kedua jenis BBM ini. Namun bila diestimasi biaya yang akan dikeluarkan, diperkirakan tidak sebanding dengan keuntungan. Sebab pengelola harus membuat satu tangki BBM baru. Padahal penempatan SPBI di pelataran RSUD hanya sementara. Apalagi saat ini, pengelola tengah membangun SPBI permanen di belakang Mapolda Sultra. Diperkirakan, bulan Maret tahun 2016 sudah bisa dirampung.
"Dari pada mengganti jenis BBM yang dijual, lebih baik fokus menyelesaikan SPBI permanen. Di lokasi itu, kita tidak perlu befikir mengganti jenis BBM yang dijual. Sebab ada beberapa tangki BBM yang dibangun pengelola. Bila pembangunan SPBI ini rampung, persoalan ini dipastikan tidak ada lagi," yakinnya. (amal)
.JPG)
No comments:
Post a Comment